ACEH BARAT – Untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan menguatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, Dandim 0105/Abar Letkol Inf S. Kembaren, S.E., M.I.P., CFrA., menghadiri Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Posko BPBD Aceh Barat, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan pada Rabu (07/10/2026).
Rapat lintas sektoral ini dimaksudkan untuk menyamakan langkah, menyusun strategi pemulihan, dan meningkatkan kesiapan semua pihak terkait dalam menghadapi potensi bencana.
Tim Satgas yang hadir antara lain Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Kajari, Plt. Kepala BPBD, Sekda, Ketua MPD, Ketua MPU, para kepala dinas, serta para camat se-Kabupaten Aceh Barat.
Di hadapan forum, Dandim 0105/Abar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi agar penanganan serta pemulihan bencana berjalan tertib dan efektif.
“Komunikasi harus nyambung, koordinasi harus solid dan kolaborasi harus nyata. Inilah formula 3K yang menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tegas Dandim.
Ia meminta peningkatan kewaspadaan dan langkah antisipatif terhadap berbagai potensi bencana, termasuk dengan menjadikan prakiraan curah hujan tinggi sebagai salah satu indikator tingkat kesiapsiagaan di lapangan.
Menurut Dandim, informasi peringatan dini dan prakiraan cuaca dari BMKG harus diteruskan ke masyarakat secara cepat dan tepat agar pencegahan, evakuasi, dan penanganan dapat segera dilakukan.
Selain itu, Dandim menekankan agar setiap desa dan kecamatan memetakan jalur evakuasi serta menetapkan lokasi posko bencana yang jelas sehingga pergerakan masyarakat dan petugas dapat berlangsung cepat dan terarah ketika bencana terjadi.
“Kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita harus membangun sistemnya sejak awal secara terpadu, mulai dari informasi peringatan dini, jalur evakuasi, lokasi posko, kesiapan personel hingga ketersediaan logistik,” ujar Dandim.
Ia juga mengingatkan sejumlah kendala yang sering muncul dalam penanganan bencana, seperti keterbatasan distribusi logistik, sulitnya akses ke beberapa desa, keterbatasan air bersih, potensi penjarahan bantuan, serta terputusnya sarana komunikasi akibat dampak bencana.
“Hal-hal seperti ini harus kita petakan dan antisipasi sejak dini. Jangan sampai ketika bencana datang, kita baru mencari solusi. Kesiapan harus dibangun sebelum situasi darurat terjadi,” imbuh Dandim.
Dandim menekankan pentingnya penataan administrasi agar mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga pelaksanaannya efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
TNI akan terus mendukung kesiapsiagaan serta memperkuat kolaborasi bersama satuan tugas dan seluruh unsur terkait pada tahap tanggap darurat maupun pascabencana, khususnya dalam penanganan dan pemulihan akibat banjir, tegas Dandim.
Rapat PRR ini dianggap krusial untuk mempercepat koordinasi lintas sektoral sehingga langkah penanggulangan bencana menjadi lebih cepat, terarah, dan mampu mengendalikan risiko serta dampak bencana.(0105)
